Politik, Ekonomi, dan Sosial Demokrasi Terpimin
A. Politik Demokrasi Terpimpin
1. Menuju Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin dimulai saat terbtnya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
a. Latar Belakang Dekret Presiden
➠ Konsepssi Presiden 1957 : berisi pembaruan struktur politik bangsa Indonesia dan pembentukan Kabinet Gotong Royong.
➠ Wibawa pemerintah hancur karena pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal.
➠ Muncul desakan memberlakukan kembali UUD 1945.
b. Terbitnya Dekret Presiden
Penetapan UUD 45, harus melalui Badan Konstituante. Namun, Konstituante gagal memutukan, sehingga presiden membuat pertemuan khusus menetapkan UUD 1945.
Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan sebuah pidato yang disebut dekret presiden.
Isi Dekret Presiden:
➠ Bubarkan konstituante
➠ UUDS diganti UUD 1945
➠ Pembentukan MPRS dan DPAS
c. Situasi Politik setelah Dekret Prsiden
➠ Dibentuk kabinet Kerja.
➠ Dasar dikeluarkan dekret menurut pidato Presiden Soekarno adalah "Penemuan Kembali Revolusi Kita".
➠ Pidato Presiden Soekano ditetapkan DPA sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
➠ Dibentuk lembaga Front Nasional yang bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 45.
2. Sistem Politik dan Kekuatan Politik Nasional Demokrasi Terpimpin
a. Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahan yang berlaku adalah presidensial.
b. Kekuatan Politik Nasional
Presiden Soekarno menyampaikan haluan negara berupa Manipol-USDEK yang berisi 5 gagasan penting yaitu UUD 1945, Sosial, Demokrasi, Ekonomi, dan Kepribadian.
Hinga tahun 1961 terdapat 9 partai yaitu IPKI, Murba, Katolik, PSII, PNO, NU, PKI, PErti, dan Pertindo.
Hubungan Presiden Soekarno memanas dengan DPR hasil pemilu 1955 karena RAPBN yang diusulkan pemerintah ditolak, sehingga Presiden Soekarno membubarkan DPR dan digantikan DPR-GR.
Pada tanggal 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Presiden Soekarno mencetuskan ajaran nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Ajaran tersebut mulai dimanfaatkan PKI untuk berkembang. Selanjutnya PKI tersu berusaha mendekati Presiden Soekarno dengan mendukung seluruh kebijakannya.
3. Pembebasan Irian Barat
a. Latar Belakang Masala Irian Barat
Yang menjadi pengganjal masuknya Irian Barat sebagai NKRI karena hasil keputusan KMB.
b. Perjuangan Pembebasan Irian Barat
➥ Perjuangan Diplomasi
Upaya diplomasi diantaranya melalui konferensi Colombo dan KAA. Setelah itu, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat di sidang umum PBB namun mengalami kegagalan.
➥ Konfrontasi Politik
Karena gagal di PBB, Indonesia membatalkan hasil KMB. Kemudian oleh kabinet Alisastroamidjojo dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasio.
➥ Konfrontasi Ekonomi
Indonesia membatalkan semua utang terhadap Belanda dan melakukan Nasionalisasi perusahaan Belanda. Selain itu Indonesia mengalihkan pasar komoditas dari Rotterdam (Belanda) ke Bremen (Jerman).
➥ Konfrontasi Politik
Tanggal 19 Desember 1961 presiden mengumumkan Trikora.
Isi Trikora:
➠ Gagalkan pembentukan "Negara Boneka Papua".
➠ Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
➠ Mobilisasi umum.
Kemudian dilakukan mobilisi umum di Papua dengan mengerahkan komando Mandala yang dipimpin oleh MayJen Soeharto.
Pada operasi tersebut Yos Sudarso gugur.
c. Persetujuan Newyork
PBB membentuk UNTEA (United Nation Temprary Executive Authoritiy) untuk mengatasi Irian Barat.
Isi perjanjian Newyork:
➠ Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA .
➠ Pemerintah sementara PBB berisi orang Indonesia.
➠ Pasukan Belanda meninggalkan Irian Barat.
➠ Indonesia wajib melaksanakan Perpers (Penentuan Pendapat Rakyat).
d. Pelaksanaan Perpera
Perpera dilaksanakan untuk menentukan pendapat rakyat Irian Barat memilih masuk NKRI atau mendirikan negara sendiri.
Hasilnya Irian Barat diputuskan menjadi wilayah NKRI.
4. Politik Luar Negeri
a. Politik Mercusuar
Politik mercususar adalah politik untuk mencari kemegahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia.
Pada politik luar negeri mercusuar Indonesia membangun fasilitas publik skala besar dan mewah. Diantaranya adalah Monas, Jembatan Semanggi, masjid Istiqlal, dan kompleks olahraga senayan.
b. Konfrontasi Malaysia
Latar belakang konfrontasi malysia adalah Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap dapat mengganggu kedaulatan NKRI.
Dalam konfrontasi tersebut ibentuklah Dwikora yang isinya:
➠ Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.
➠ Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
c. Indonesia keluar dari PBB
Pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB lantaran PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Presiden Soekarno menyayangkan PBB yang tidak merombak struktur organisasi. Menurut Presiden Soekarno, mahkota kemerdekaan Indonesia bukanlah keanggotaan dalam PBB, melainkan "kemampuan terbang dengan sayap sendiri".
B. Perkembangan Ekonomi Demikrasi Terpimpin
1. Sistem Ekonomi Terpimpin
Pada sistem ekonomi terpimpin, pemerintah berupaya memaksimalkan badan usha milik negara. Salah satu yang menjadi kosentrasi pemerintah adalah koperasi, khususnya koperta (kopersi tani).
2. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Permasalahan Ekonomi
a. Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)
b. Devaluasi Mata Uang Rupiah
c. Menekan Laju Inflasi
d. Deklarasi Ekonomi
e. Dana RevolusiLabels: Sejarah Indonesia
